KONDISI perekonomian Indonesia yang masih lemah hingga awal 2016 menjadi ancaman serius bagi dunia industri di Tanah Air. Pun yang terpenting adalah dukungan dari pemerintah terhadap investor terutama dalam memberikan kepastian usaha mereka di Negara Republik Indonesia.

Setiap investor pasti berhitung segala resiko dan kepastian usahanya di Indonesia. Kaburnya investor dari Indonesia, salah satu penyebabnya adalah para investor tidak merasakan adanya dukungan kepastian usaha dari pemerintah dan tidak ada langkah untuk membantu mereka mempertahankan usaha mereka.

Menggutip pernyataan Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, Rabu (3/2/2016) yang diilis dari pikiranrakyatonline, mengaku hengkangnya banyak perusahaan asing yang sudah puluhan tahun berada di Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Vietnam. Hal ini karena berbagai kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan tidak pro pada investor lama dan justru lebih berpihak pada calon-calon investor baru.

"Berbagai kebijakan paket ekonomi mulai dari paket 1 sampai 9 memang ditujukan bagi investor baru. Ini tidak lepas dari keinginan pemerintah menarik investor dari Tiongkok. Padahal Tiongkok sekarang sedang mengalami hard landing karena pertumbuhannya yang berkembang cepat sebesar 20 persen kini anjlok dan tinggal 6 persen saja," ujarnya.

Terlebih saat ini sudah dimulai Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membuat investor lebih tertarik berinvestasi di negara-negara ASEAN lainnya karena toh produk mereka tetap bisa dipasarkan di Indonesia.

"Dulu, bagaimanapun ngeselinnya pemerintahan Indonesia, investor masih bisa menyabar-nyabarkan diri mereka karena melihat pasar yang besar.Tapi sekarang ada MEA, mereka bisa memproduksi di negara lain pemerintahanya dan peruturannya lebih menguntungkan karena toh mereka tetap bisa menjual produknya di Indonesia," tegasnya.

Seharusnya menurut Enny, lebih penting bagi pemerintah di tengah situasi ekonomi dunia yang seperti ini untuk mengambil langkah atau paket kebijakan yang berpihak pada investor lama yang telah lebih dulu eksis di Indonesia, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengembangkan usaha mereka di Indonesia dengan menambah investasinya di Indonesia.

"Padahal justru yang lebih penting adalah mengeluarkan paket ekonomi yang berpihak pada investor lama, sehingga investor lama bukan hanya akan bertahan di Indonesia, tapi juga bisa menambah modalnya di Indonesia, sehingga investasi yang sudah berjalan bisa terus berjalan dan terus bisa berkembang," ujar Enny.

Banyak keluhan dari investor lama yang mempersulit usaha mereka di Indonesia, justru tidak pernah direspon pemerintah. Sementara investor baru seperti dikasih karpet merah, padahal perusahaan-perusahaan Tiongkok secara historik tidak memiliki komitmen yang jelas. Dari 10 komitmen perusahaan Tiongkok, menurutnya dari pengalaman paling hanya 2 yang dipenuhi.

"Sekarang yang terjadi, investor lama pergi, sementara calon investor baru dari Tiongkok hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu, red). Yang ada terusir,yang belum jelas digelar karpet merah. Kredibilitas perusahaan Tiongkok secara historik, dari 10 komitmen paling cuma 2-3 saja dari komitmen tersebut yang dijalankan. Sekarang ini Indonesia seperti dijadikan pelampung saja karena Tiongkok sedang membutuhkan hal itu ditengah pertumbuhan ekonominya yang tidak sebagus dulu," tegasnya.

Selain itu menurut Enny, setiap investor pasti berhitung segala resiko dan kepastian usahanya di Indonesia. Saat ini jelasnya, investor yang ada di Indonesia, tidak merasakan adanya dukungan kepastian usaha dari pemerintah dan tidak ada langkah untuk membantu mereka mempertahankan usaha mereka.

"Jadi sudah sering dipersulit dengan birokrasi yang tidak pro investasi, juga tidak ada kepastian usaha dan tidak ada langkah yang bisa diandalkan dari pemerintah untuk membantu usaha-usaha di sektor yang sedang mengalami kelesuan seperti di sektor tambang. Sektor pertambangan, sudah 2 tahun terakhir ini mereka minus. Tapi tidak ada strategi untuk menahan dan membantu investor di sektor ini ditengah turunnya harga komoditas pertambangan. Jadi ibarat kata pepatah, hanya untuk mengejar yang kecil-kecil yang belum pasti, yang besar dilepaskan," tambahnya.

Pemerintahan saat ini tegasnya juga tidak konsisten dalam menetapkan regulasi sehinga membuat tingkat resiko bisnis menjadi sangat tinggi. "Sekarang bagaimana mau konsisten, peraturan diubah-ubah terus, aturan antar kementerian tidak sinergi dan lainnya. Ini yang menghawatirkan mereka," tegasnya.

Enny yakin, ke depan akan lebih banyak lagi investor-investor baik asing maupun lokal yang akan lari dari Indonesia kalau pemerintah tidak mengubah mindsetnya untuk bisa memberikan kondisi yang kondusif untuk iklim usaha.

Pengangguran Bertambah

Dampak dari semua itu, berdasarkan catatan penulis, sudah banyak perusahaan yang hengkang dari negara ini. Sebut saja Ford Indonesia, Chevrolet Indonesia, dan terbaru Panasonic serta Toshiba yang memilih hengkang dari Indonesia.

Tak hayal, dengan tutupnya sejumlah perusahaan itu jumlah penggangguran di Tanah Air semakin bertambah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan pada periode Januari hingga Maret 2016 jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 10 ribu orang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pada periode Januari-Maret 2016? sejumlah perusahaan secara bertahap akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor elektronik dan pertambangan.

"Sekarang dari Januari sampai Maret nanti di Panasonic dan Toshiba sudah 2.145 orang (di-PHK), Shamoin 1.166 orang, Starlink 452 orang. Perusahaan perminyakan yang sudah melapor ke kami hampir 5.000 orang," ujarnya di Jakarta, seperti dirilis dari liputan6.com.

Menurut Said, angka-angka itu baru sebagian yang dicatat oleh KSPI. Dia memperkirakan masih banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja saat ini. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun ini sama seperti tahun lalu.

Sebelumnya, Said mencatat ada 13 perusahaan yang akan melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016. Berikut daftar perusahaan yang akan segera melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016, terdiri dari Panasonic, Toshiba, Shamoin, Starlink, Jaba Garmindo, Yamaha, Astra Honda Motor, Hino, Astra Komponen, AWP, Aishin, Musashi, dan Sunstar.

Jika sudah begini, apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap persoalan-persoalan kaburnya investor dan bertambahnya angka pengangguran di Tanah Air. Namun sejauh ini berdasarkan pengamatan, pemerintah belum melakukan langkah-langkah nyata.

Dan kita berharap, melalui paket kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah, bisa mampu mengatasi pengangguran di Tanah Air. Selain itu juga, tidak ada yang menjadi tumbal oleh pemerintah akibat kaburnya sejumlah perusahaan yang lama berinvestasi di Republik Indonesia.***

Amril Jambak adalah peneliti pada Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia