JAKARTA, GORIAU.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Usman Hamid turut bergabung dalam aksi yang digelar ratusan wartawan di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta, Rabu (17/10/2012). Mantan Koordinator Kontras ini menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI AU terhadap salah seorang pewarta foto di Riau kemarin.

Sebelumnya diberitakan wartawan foto Riau Pos, Didik Herwanto, dihajar hingga babak belur oleh Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) TNI AU Pekanbaru Kolonel Penerbang Bowo Budiarto. ''Anggota TNI tidak lebih baik dari Pramuka. Pramuka tidak dipersenjatai, tetapi mengerti tugas dan kedudukannya. TNI tidak mengerti tugas dan fungsinya. Bukan melakukan kekerasan terhadap rakyat, termasuk wartawan,'' jelas penggiat KONTRAS ini saat mendampingi aksi wartawan.

Menurutnya, kekerasan oleh oknum aparat terus terjadi lantaran tidak pernah ada penindakan secara tegas terhadap mereka. Sehingga, aksi wartawan yang menuntut oknum TNI AU yang tertangkap kamera melakukan pelecehan kekerasan agar dipecat dan diadili secara hukum merupakan tindakan yang tepat.

Ratusan wartawan yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Anti Kekerasan menegaskan aksi demonstrasi yang mereka lakukan pagi Rabu (17/10/2012) ini akan terus digelar secara bergulir. Tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh daerah di Indonesia.

Aksi damai itu, dimulai dari patung kuda Monas Barat Daya, dilanjutkan ke kantor Kementerian Polhukam, Kementerian Pertahanan, dan diteruskan ke Istana Presiden. Dalam aksinya, mereka menyerukan beberapa tuntutan. Pertama, agar oknum TNI AU yang melakukan aksi kekerasan dipecah dan dipidanakan. Kedua, agar Kementerian bidang Polhukam beserta jajarannya menginstruksikan kepada seluruh perwira tinggi, perwira menengah, dan level prajurit TNI. Agar menghormati kerja-kerja jurnalistik dari awak media. Dan membuka ruang kepada pekerja media dalam melakukan peliputan.

Selanjutnya, mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Panglima Tertinggi TNI agar menindak tegas dan menginstruksikan Panglima TNI untuk memproses secara hukum aksi aparat TNI AU tersebut.

Para wartawan itu juga mengimbau Komisi I DPR RI dalam waktu dekat memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI termasuk Kepala Staf TNI AU. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban mereka atas kasus kekerasan yang dilakukan pada awak media.

''Kami sudah koordinasikan dengan rekan-rekan wartawan di daerah. Akan kami lakukan terus aksi serupa ini hingga oknum TNI AU yang melakukan tindak kekerasan itu dipecat dan diadili secara hukum dan terbuka,'' ujar Parni, wartawan senior El-Shinta yang menjadi koordinator lapangan aksi Solidaritas Wartawan Anti Kekerasan, di Jakarta.

Menurut dia, aksi kekerasan merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sehingga pelaku tindak kekerasan di mata hukum sama. Mereka juga meminta Presiden SBY bersama DPR harus memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban mereka atas kasus kekerasan terhadap pekerja media. (nti/jnc)