DPRD Pertanyakan Bantuan Bibit, Target PAD dan Komitmen Pemerintah dalam Mengembangkan Pariwisata Kuansing

TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, Rabu (29/11/2017) pagi.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Kuantan Singingi Mursini serta undangan instansi vertikal seperti Kapolres Kuansing dan Kajari Kuansing. Tak hanya itu, pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemkab Kuansing juga turut hadir.

Setelah dibuka oleh Sekretaris Dewan Mastur, rapat diserahkan kepada Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH, MH untuk memimpin sidang didampingi Wakil Ketua I Sardiyono dan Wakil Ketua II Alhamra.

"Rapat ini merupakan bagian dari pembahasan Ranperda APBD Kuansing 2018. Untuk itu, kami persilahkan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umumnya," ujar Andi Putra.

Kemudian, Sastra Febriawan, juru bicara Fraksi Golkar maju ke podium dan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD 2018. Golkar meminta kepala daerah untuk lebih serius dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi, tagert PAD pada tahun 2018 senilai Rp87 miliyar dan mengalami kenaikan sebesar Rp11 miliyar jika dibandingkan dengan APBD 2017.

Gedung DPRD Kuansing terlihat megah berada di puncak sebuah bukit dan dikelilingi pohon nan rindang. Gedung Dewan ini berada di Komplek Perkantoran Bupati Kuansing, sering dijadikan tempat wisata masyarakat.

Di sisi lain, Golkar belum melihat adanya tolak ukur pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Karena itu, Golkar berharap pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara merata dan tidak tertumpu pada daerah-daerah tertentu.

Terkait rencana Pemkab Kuansing untuk menggarkan kembali bantuan bibit sawit sebanyak 177.795 batang pada APBD 2018, Golkar menyarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menentukan zona-zona lahan. Sebab, jika tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi konversi lahan. Seperti areal persawahan dan kawasan hutan yang akan digundul oleh masyarakat dan kemudian ditanam sawit.

"Pemerintah harus menempatkan Satpol PP untuk menjaga aset seperti bangunan tiga pilar, walaupun pemerintah berdalih belum ada serah terima dari rekanan," tegas Sastra.

Golkar juga menyuarakan supaya pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan yang melimpahkan gaji guru MDA dan honor guru surau melalui dana desa. Sebab, kebijakan itu dinilai dapat merusak tatanan masyarakat. "Kita mengkhawatirkan kepala desa seenaknya saja mengganti guru surau."

"Kami juga meminta pemerintah untuk segera membayar utang tiga pilar, sesuai dengan audit yang dilakukan BPKP," kata Sastra.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan rencana Pemkab Kuansing yang ingin merekrut 5.300 orang pada 2018, apakah data tersebut sudah termasuk 2.949 orang tenaga honorer yang dirumahkan pada Desember 2016.

"Kami minta supaya pemerintah mengutamakan tenaga honorer lama, sebab mereka sudah punya kemampuan dan ada peluang untuk diangkat sebagai CPNS," kata Sastra.

Selanjutnya, Naswan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyarankan agar kegiatan yang dilakukan pada 2018 tidak bertentangan dengan hukum.

"Mutu dan kualitas bibit sawit yang diberikan kepada masyarakat harus diperhatikan. Sehingga, masyarakat benar-benar menikmati bantuan pemerintah," ujar Naswan.

Naswan mengingatkan agar pengangkatan tenaga kontrak tidak ditunda lagi, karena dapat mengurangi pengangguran. Apalagi, menjadi honorer masih sangat diidamkan oleh sebagian besar masyarakat Kuansing.

PPP juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan ruko di samping Taman Jalur. Sebab, sudah 10 tahun dibangun, tapi tak kunjung selesai dan PPP meminta kepada pemerintah untuk mencarikan solusinya.

Tabijo, salah satu objek wisata yang populer di tengah masyarakat Kuansing pada tahun 2017. Objek wisata Tabijo berada di Desa Petai Kuansing. Jika dikelola dengan baik, objek ini akan mendatangkan PAD.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh Pangestuti. Gerindra menilai, realisasi penyaluran bantuan bibit sawit belum baik. Tidak hanya, kualitas bibit yang diterima masyarakat juga tak sesuai dengan standar.

Pangestuti juga menyarankan agar pemerintah melakukan pembangunan secara merata, terutama pengaspalan jalan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kuansing. "Hendaknya, pembangunan ekonomi masyarakat tidak tefokus pada sektor perkebunan kelapa sawit saja."

"Tapi, pembinaan dan bantuan untuk petani tanaman pangan juga sangat perlu," ujar Pangestuti.

Di sektor pariwisata, Gerindra menilai pemerintah belum serius menggarap potensi wisata di Kuansing. Hal itu terlihat dari belum dianggarkannya Ranperda APBD 2018.

Gerindra juga menyerukan agar pemerintah daerah menambah honor kader-kader Posyandu di desa se-Kuansing. Sebab, mereka adalah ujung tombak pelayanan pemerintah di bidang kesehatan.

Selanjutnya, Fraksi PBB Plus yang disampaikan Agus Samad. PBB Plus menyarankan agar pemerintah daerah mengoptimalkan PAD pada tahun 2018. Sebab, terjadi kenaikan sebesar Rp11 miliyar dari tahun 2017 lalu.

PBB Plus juga menyoroti bantuan bibit kelapa sawit yang dianggarkan pemerintah pada tahun 2018. Dimana, pemerintah hanya menganggarkan sebanyak 177 ribu lebih. Ia meminta agar pemerintah menambah, supaya target 1,5 juta bibit bisa tercapai.

Dengan tegas Agus Samad mengkritik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai kurang partisipatif dalam pembahasan APBD.

Pertanyaan seputar pengadaan bibit sawit juga dipertanyakan oleh Fraksi Demokrat. Seperti yang disampaikan Jefri Antoni, selaku juru bicara Demokrat, ia mempertanyakan penyaluran bibit sawit kepada masyarakat.

Demokrat juga menyampaikan agar pemerintah memperhatikan sarana prasana pendidikan yang ada di Kuansing. Seperti meubiler SDN 002 Telukkuantan dan SDN 001 Muara Lembu serta penambahan gedung kelas SMPN 01 Kelas Jauh Desa Kebun Lado.

Jefri juga mempertanyakan program yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mengingat, semakin berkembangnya Kota Telukkuantan dan semakin padatnya bangunan penduduk.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicaranya Maspar Mahmur menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kegiatan di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian. Sehingga, program yang akan direalisasikan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

"Terkait pembangunan ritel modern, hendaknya sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku. Kami juga minta supaya OPD terkait tegas terhadap ritel yang nakal," ujar Maspar.

Di bidang pariwisata, PAN mengharapkan supaya pemerintah tak hanya mengembangkan pacu jalur, tapi mengembangkan destinasi lain seperti desa wisata berbasis adat di Jake. Desa tersebut memiliki hutan larangan. "Untuk pacu jalur, hendaknya pemerintah menggali bantuan ke provinsi dan pusat."

Maspar juga berharap agar pemerintah menganggarkan rehab gedung sekolah serta pengadaan komputer untuk UBK dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah.

Seperti fraksi lain, PAN juga menyoroti pengadaan bibit kelapa sawit pada 2018. Maspar menilai, pemberian bantuan tersebut perlu dilakukan revisi, karena pada 2017 bermasalah dan tidak sesuai dengan kontrak.

"PAN juga mengharapkan pemerintah melaksanakan terobosan yang efektif dalam meningkatkan PAD dengan memanfaatkan aset daerah. Seperti Wisma Jalur yang ada di Pekanbaru, hendaknya setiap ASN yang melakukan tugas di sana, menginap di wisma tersebut," ujar Maspar.

Senada dengan PAN, Fraksi PKB Plus juga menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan destinasi wisata yang ada di Kuansing. Seperti Danau Masjid Koto Kari, jika dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap PAD Kuansing.

"OPD terkait harus mengusulkan kegiatan lainnya guna menunjang visi misi daerah. Sehingga, dunia pariwisata dapat meningkatkan PAD," ujar Raden, juru bicara Fraksi PKB Plus.

PKB Plus melihat belum ada kegiatan yang terkait bidang perindustrian dan perdagangan yang menyangkut terhadap masyarakat secara langsung. Ke depan, hendaknya pemerintah bisa menonjolkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.

"Pemerintah harus melakukan pengaspalan jalan secara merata dan adil. Sehingga, tidak ada kecemburuan di tengah-tengah masyarakat," tegas Raden.

Bidang pendidikan, PKB Plus meminta agar pemerintah kabupaten mengakomodir dana BOS SMA pada tahun 2018. Tentunya, hal itu harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Riau. Raden juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memasukkan gaji guru MDA dan honor guru surau ke dana desa.

Sementara itu, Fraksi Nasdem juga mengharapkan pemerintah daerah menggali potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, target-target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Begitu juga dengan Fraksi Perjuangan Hanura yang disampaikan juru bicaranya, Rosi Atali. Fraksi Perjuangan Hanura menyarankan agar pemerintah daerah membentuk tim gabungan guna peningkatan PAD. Sebab, pada tahun 2017 target PAD senilai Rp75 miliyar dan baru terealisasi Rp46 miliyar.

Hanura juga belum melihat pemetaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Sebab, masih banyak jalan yang belum diaspal pada tahun 2018.

"Kami juga belum melihat 'grand design' pariwisata secara serius, padahal ini merupakan visi misi daerah," ujar Rosi.

Terakhir, Rosi menyarankan agar pemerintah melakukan perekrutan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah.(adv)