PEKANBARU – Sejumlah pengurus DPW PPP Riau dan DPC PPP menemui Sekjen DPP Arwani Thomafi pada Rabu (26/6/2024).

"Kedatangan kami ke DPP karena kami ingin PPP ini kembali besar, saya juga meminta maaf pada Sekjen karena saya orang pertama mendukung Pak Syamsurizal, tapi nyatanya tidak juga, alhamdulillah pekan depan DPP rapat membahas persoalan di Riau," kata Wakil Ketua OKK DPW PPP Riau Husaimi Hamidi kepada goriau.com, Jumat (28/6/2024).

Dikatakan Husaimi rombongan DPW PPP dan DPC cukup ramai menemui Sekjen DPP seperti DPC Pekanbaru, Siak, Rohul, Inhil, Rohil dan Meranti, " DPC yang lain berhalangan karena, juga jadir ketua Majelis DPW PPP, Pak Sofyan Hamzah," jelas Husaimi.

Dijelaskan Husaimi inti pertemuan tersebut pihaknya ingin DPP segera ambil tindakan kalau ingin PPP bisa menatap 2029 kalau tidak segera mengambil sikap atau DPP tidak mengambil alih ia memastikan PPP di Riau tidak akan jalan

"Karena dari 26 pengurus inti DPW PPP Riau, 3 orang sudah mengundurkan diri dan sudah bersama kita tinggal tiga orang masih bersama Syamsurizal seperti Sekretaris, Bendahara, Patrianto, cuman 4 tinggal lagi. Apa bisa memutuskan kebijakan hanya empat orang,?" Ujar Husaimi.

Jadi lanjur Husaimi pihaknya menyerahkan ke DPP apakah DPW PPP Riau nanti ada Plt ketua, Muswilub, "Kami hanya menyampaikan kondisi DPW PPP di Riau hari ini ke DPP, kebijakkannya DPP lah," ucapnya.

Terkait pernyataan Syamsurizal yang bisa mencopotnya dari jabatannya hanya ketua DPC, Husaimi dengan tegas menyatakan pernyataan Syamsurizal itu keliru, karena yang mengesahkan ketua DPW adalah DPP.

"Ketua DPW dipilih oleh formatur yang dipilih oleh DPC saat Muswil, ketua Formaturnya dari DPP, anggotanya dari DPC dan DPW, formatur memilih ketua, lalu diusulkan ke DPP dan DPP lah yang mengesahkannya, jadi geli saya baca pernyataannya, dia tak pernah baca anggaran dasar tapi bicara anggaran dasar," jelasnya.

Lagipula tambah Husaimi dari 12 DPC PPP di Riau hanya tiga yang tidak menandatangani pernyataan tidak mengakui Syamsurizal sebagai ketua DPW PPP Riau seperti Inhu, Bengkalis dan Pekanbaru, " Kalau Inhu alasan tidak menandatangani karena persiapan menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kalau Pekanbaru suratnya ditandatangani oleh wakil ketua dan sekretaris DPC, mungkin ketuanya mau main dua kaki," tutupnya. ***