SELATPANJANG, GORIAU.COM - Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Meranti terus berupaya menjadi corong usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada pemerintah pusat. Salah satu hal yang paling penting disuarakan ke pusat adalah ancaman abrasi di Kepulauan Meranti.


Kepala BPPD Kepulauan Meranti Teddy Mar, mengatakan badan yang dipimpinnya tersebut memiliki potensi dan koneksi langsung kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Oleh karena itu pihaknya terus menyusun dan mempelajari segala kebutuhan yang datang dari SKPD.
"Kite memiliki akses kesana. Makanya, salah satu upaya kita menyampaikan usulan melalui BNPP," kata Teddy, Senin (27/10/2014).
Menurutnya saat ini yang menjadi isu strategis adalah bencana abrasi di beberapa pulau perbatasan di Kepulauan Meranti, seperti di Pulau Rangsang dan Pulau Merbau. Penanganan abrasi harus terlebih dahulu dilakukan, kata Teddy, sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur lainnya.
"Bagaimana kita membangun jembatan dan jalan kalau tanahnya terus ambruk karena abrasi," ujarnya.
Untuk itu usulan penanganan yang disusun oleh dinas terkait telah disampaikan kepada BNPP.
"Jika memang nanti cair, anggarannya tidak harus masuk melalui BPPD tapi bisa langsung ke dinas terkait. Kita hanya kordinator saja," ungkap mantan pejabat Kota Batam itu.***