PASIR PENGARAIAN - Kepala Dinas PUPR  Rokan Hulu (Rohul), Anton, mengatakan, saat ini pihaknya terus fokus pada program pemerataan infrastruktur, terutama akses jalan antar desa.

Kondisi ini telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Program ini didukung dengan dibangunnya banyak sarana prasarana infrastruktur di berbagai desa.

Hal itu dilontarkannya saat berkunjung di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Selasa (21/5/2024). Kunjungan itu terkait dengan sosialisasi revitalisasi danau yang dilaksanakan di daerah itu.

Di sela-sela kegiatan tersebut, masyarakat melalui Pemerintah Desa (Pemdes) mengajukan usulan untuk melakukan perbaikan jalan lingkungan desa. Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan.mwenueur masyarakat, hingga saat ini sebagian ruas jalan lingkungan di Desa Pematang Berangan belum dilakukan pengaspalan dan semenisasi. Sementara aktivitas dan mobilitas masyarakat terhitung tinggi, sehingga mereka membutuhkan jalan yang representatif di kawasan itu.

Menanggapi permintaan itu, Anton memberikan respon positif. Ia bahkan menyataka Pemdes Pematang Berangan segera mengajukan permohonan untuk perubahan status jalan.

"Baiknya dilakukan permohonan perubahan status jalan menjadi jalan lingkungan. Sehingga di APBD-P nanti sudah bisa dikerjakan," terang Anton.

Sementara itu, Kades Pematang Berangan, Rusdi Hidayatullah memberikan apresiasi atas respon yang diberikan Dinas PUPR terhadap usulan masyarakat.

"Saya ucapkan terima kasih atas respon positif Dinas PUPR karena jalan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, " ucap Rusdi.

Dikatakan, dengan kondisi jalan yang berada di daerah rawa, ditambah dengan tekstur jalan yang sedikit berbeda, besar harapan dari masyarakat Desa Pematang Berangan agar proses pekerjaan dapat dilakukan pembangunan jalan beton.

Menurut Anton, dalam menjalankan pembangunan, pihaknya terus berupaya melanjutkan program kerja yang menjadi perencanaan kegiatan.

Namun demikian, Dinas PUPR Rohul tidak hanya terpaku pada rencana strategis (Renstra), Namun beberapa pekerjaan situasional di lapangan juga mendapat perhatian. Dalam hal ini pihaknya menimbang urgensi kebutuhan masyarakat. "Kalau memang dibutuhkan, kita akan berupaya mengerjakan. Tentunya dengan mengikuti aturan prosedur yang berjalan," terangnya. ***